Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Dimas Hermadiansyah mengatakan, penyebabnya karena hingga kini KPU belum memberikan jawaban atas surat PAW Dewie Yasin Limpo kepada peraih suara terbanyak kedua daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, Mochtar Tompo yang dikirimkan pihaknya.
Dimas mengungkapkan, bahwa surat pengajuan telah dilayangkan pimpinan DPR pada 19 November 2015 lalu ke KPU. Surat dilayangkan setelah sebelumnya menerima surat dari DPP Partai Hanura, yang menyatakan Badan Kehormatan Hanura telah memberhentikan Dewie dari status keanggotaan di partai dan di DPR, pada 22 Oktober 2015.
"Jadi atas surat dari Pimpinan DPR, jawaban KPU menyatakan belum dapat memberikan nama. Alasannya, ada surat pernyataan dari Dewie, bahwa dirinya akan mengajukan keberatan ke mahkamah partai. Padahal sudah diputuskan. Mau disidang berkali-kali, tetap saja Ibu Dewie dipecat," kata Dimas saat dihubungi, Rabu (2/3).
Dimas menilai, sikap KPU seperti mengulur-ngulur proses PAW di DPR. Ia menambahkan, karena itu, Fraksi Hanura di DPR tertanggal 14 Desember 2015 kembali menyurati Pimpinan DPR menanyakan proses PAW. Dimas mengungkapkan, Pimpinan DPR pada tanggal yang sama kembali menyurati KPU. Isinya, menyatakan proses PAW sudah sesuai azas perundang-undangan yang berlaku.
"Ini kan aneh, kenapa diakomodir surat (dari Dewie). Selain itu kan sudah jelas kami lampirkan pemecatan berdasarkan keputusan badan kehormatan," ujarnya.
Seperti diketahui, Dewie Yasin Limpo telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangkit listrik tenaga microhydro. Hanura sudah memberhentikan Dewie dari partai dan anggota DPR.
Sumber : http://www.merdeka.com/politik/hanura-tuding-kpu-hambat-pergantian-dewie-yasin-limpo-di-dpr.html
0 comments:
Post a Comment
jangan lupa di komen ya ..